Palembang — Kisah personal seorang aktivis perempuan berinisial SW belakangan menjadi perbincangan di internal Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia ( PW PII) Sumatera Selatan.
SW, yang saat ini menjabat sebagai bendahara PW PII Sumsel, disebut tengah berada di persimpangan antara persoalan keuangan keluarga, ambisi melanjutkan studi magister (S2), serta isu kedekatan dengan seorang tokoh lelaki berinisial KSH, yang digadang-gadang sebagai calon ketua umum organisasi tersebut.
SW dikenal sebagai kader aktif dan dipercaya mengelola keuangan organisasi PW PII Sumsel. Namun di balik perannya itu, ia disebut menghadapi tekanan finansial keluarga akibat jeratan pinjaman online (pinjol) yang belum terselesaikan.
Sementara KSH merupakan figur laki-laki yang saat ini mencuat sebagai kandidat kuat dalam bursa pemilihan ketua umum PW PII Sumsel.
Isu yang beredar menyebutkan adanya kedekatan personal antara SW dan KSH.
Kedekatan tersebut diduga tidak semata bersifat personal, melainkan juga dikaitkan dengan janji bantuan pelunasan masalah pinjol yang membebani keluarga SW, serta dukungan terhadap rencana studi S2 yang ingin ditempuhnya.
Perbincangan ini mulai mencuat seiring dengan dinamika menjelang pemilihan ketua umum PW PII Sumsel, dalam beberapa waktu terakhir, ketika konsolidasi organisasi dan manuver politik internal mulai menguat.
Isu tersebut berkembang di lingkungan internal PW PII Sumsel, khususnya di kalangan kader PII Sumatera Selatan dan pengurus yang mengikuti dinamika organisasi di Sumatera Selatan.
Kisah ini menyita perhatian karena memperlihatkan irisan antara persoalan pribadi dan kepentingan organisasi. Tekanan ekonomi, impian akademik, serta relasi kuasa dalam organisasi dinilai dapat menciptakan situasi rentan, terutama bagi kader perempuan yang memegang posisi strategis namun menghadapi keterbatasan sumber daya.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi kebenaran isu tersebut.
Informasi yang beredar masih bersifat dugaan dan cerita dari mulut ke mulut.
Sejumlah kader menilai penting adanya klarifikasi terbuka agar tidak berkembang menjadi spekulasi yang merugikan individu maupun organisasi.
Di sisi lain, pengamat organisasi mahasiswa menekankan pentingnya menjaga etik, profesionalitas, dan batas antara urusan personal dan kepentingan struktural.
Redaksi masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk mendapatkan keterangan dan klarifikasi guna menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.