Aliansi Mahasiswa Pemerhati Kebijakan Publik menyayangkan adanya Wacana Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Dipilih Oleh DPR/DPRD Menunjukkan Bobroknya Nilai Demokrasi Di Indonesia.
Dan Ini dapat Menimbulkan Oligarki Oligarki Kepentingan Elit politik Tegas M.Rafly.
Karena Pemilihan Kepala Daerah Seharusnya Dipilih Oleh Rakyat, Agar Rakyat Tahu Bahwa Kepala Daerah Tersebut Dipilih Berdasarkan Suara Rakyat Bukan Suara Sumbang Dari DPR/DPRD.
Jika kepala daerah dipilih DPRD, orientasi kekuasaannya bukan lagi pelayanan publik, melainkan kompromi politik. Ini berbahaya bagi akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan daerah
Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 2015 disebutkan, “…pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis”. Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat merupakan salah satu upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis.
Ditinjau dari kedaulatan rakyat, pilkada secara langsung merupakan perwujudan bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat di daerah.
Dalam hal ini rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan pemimpinnya secara langsung, bebas, rahasia, tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Tujuan idealnya pilkada langsung antara lain, terpilihnya kepala daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, berkepribadian dan moral yang baik.
Dengan demikian, pilkada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakatnya dalam upaya mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. UJAR M.RAFLY FOUNDER MARTABAK PISANG.
